SERANG | FOKUS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten berencana mengevaluasi anggaran belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, termasuk tunjangan kinerja (tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Data yang diperoleh menunjukkan, pejabat eselon tinggi di Banten menerima tukin hingga Rp76,5 juta per bulan untuk kelas jabatan 16. Untuk kelas jabatan 15, tukin mencapai Rp55 juta, dan kelas jabatan 14 sebesar Rp44 juta. Nilai ini tercatat lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur.
Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menegaskan, evaluasi akan dilakukan pada 2026. “Kita akan mengevaluasi betul belanja pegawai termasuk tukin di tahun 2026,” ujarnya, Minggu (7/9/2025). Menurutnya, langkah ini penting agar anggaran yang bersumber dari APBD berpihak kepada masyarakat, bukan hanya pejabat.
Saat ini, Pemprov Banten tengah memangkas sejumlah pos anggaran dalam Perubahan APBD 2025. Total pemangkasan mencapai Rp200 miliar, meliputi belanja pegawai hingga anggaran sosialisasi peraturan daerah (sosper) DPRD.
Pemangkasan dilakukan menyusul turunnya pendapatan daerah pada APBD murni 2025 dari Rp11,837 triliun menjadi Rp10,614 triliun, atau turun 10,34 persen. Rinciannya, belanja pegawai dipangkas Rp166 miliar, sedangkan anggaran sosper berkurang Rp67 miliar.
“Secara persis efisiensi kita Rp108 miliar di APBD murni, dan Rp67 miliar di Perubahan,” kata Fahmi.
Ia menambahkan, penghapusan anggaran sosper merupakan bentuk komitmen DPRD dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, khususnya terkait rumah tidak layak huni (RTLH) dan kebutuhan dasar lainnya. “Kami memahami kondisi yang dipentingkan untuk membangun masyarakat, termasuk untuk mengurangi beban RTLH sebanyak 7 ribu rumah. Nah sekarang kita anggarkan Rp110 miliar,” ungkapnya.
Update: Evaluasi tunjangan ASN dijadwalkan masuk agenda pembahasan DPRD Banten pada 2026, bersamaan dengan penyusunan APBD tahun tersebut.
